KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami
sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang alhamdulillah tepat
pada waktunya yang berjudul “Penyusunan Anggaran Tenaga Kerja
pada PT. YODYA KARYA
(Persero).”
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Melalaui kesempatan ini pula, kami ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Melalaui kesempatan ini pula, kami ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna,
oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun
selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini
dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan rekan-rekan sedisiplin ilmu
pada umumnya.
Semarang, April 2012
Penulis
HALAMAN
JUDUL……………………………………………………………….i
KATA PENGANTAR………………………………………………......................ii
BAB
I PENDAHULUAN………………………………………………………….1
1.1.
Latar Belakang Pemilihan Judul................................................................ 1
1.2.
Tujuan Penyusunan.................................................................................... 1
1.3.
Ruang Lingkup Pembahasan..................................................................... 2
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN………………………………...5
2.1.
Sejarah Perkembangan PT.Yodya karya................................................... 5
2.2.
Jenis
kegiatan Pelayanan Jasa dan Pekerjaan Yang ditangani.................. 8
2.3.
Kerjasama
Dengan konsultan Asing......................................................... 9
2.4.
Organisasi
dan Metode Kerja................................................................... 12
2.5.
Struktur
Organisasi Kantor....................................................................... 14
BAB III PEMBAHASAN
3.1
Perencanaan Tenaga Kerja......................................................................... 24
3.2
Persiapan dalam Penyusunan Anggaran Tenaga Kerja.............................. 25
BAB IV PENUTUP
4.1.
Kesimpulan ............................................................................................... 25
4.2.
Saran ......................................................................................................... 25
Daftar Pustaka ................................................................................................... 26
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemilihan Judul
Suatu perusahaan yang
berkembang pastinya mempunyai tujuan agar kegiatan dalam perusahaan
dapat terarah, namun didalam menghadapi
kondisi yang tidak pasti maka perusahaan harus mempunyai strategi-strategi agar
dapat tercapai secara efektif dan efisien guna mengoptimalkan
pencapaian tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mencapai tujuan
tersebut diperlukan adanya sebuah perencanaan yang disertai dengan
pengendalian yang efektif.
Perencanaan merupakan
tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai
gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam
mencapai tujuan yang diinginkan (Napirin, 2004:4). Dengan perencanaan ini
suatu kegiatan akan mempunyai suatu pedoman pelaksanaan kerja,
agar perencanaan yang ditetapkan dapat tercapai, maka perusahaan perlu
mengadakan pengendalian. Pengendalian adalah proses evaluasi kerja,
dan jika perlu dilakukan perbaikan, maka harus sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan dan dengan pengendalian ini suatu perencanaan
dapat dilihat apakah yang direncanakan tersebut dicapai atau tidak. Salah satu alat yang
dapat memenuhi kebutuhan perencanaan dan pengendalian adalah
anggaran, karena anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan
sistematis dari pada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam
perencanan, koordinasi, dan pengawasan (Adisaputra dan Asri,2003:6). Dilihat dari
pentingnya anggaran dalam perusahaan maka perusahaan dalam
mencapai tujuannya diperlukan suatu penyusunan anggaran. Dalam
penyusunan anggaran terdapat dua alternative penyusunan anggaran
yaitu secara komprehensif dan secara parsial. Secara komprehensif
berarti perusahaan melakukan penyusunan anggaran dalam ruang
lingkup yang menyeluruh, dimana jenis kegiatan yang dicakupnya
meliputi seluruh aktivitas perusahaan, baik bidang pemasaran, produksi,
keuangan, dan administrasi umum. Sedangkan secara parsial adalah
anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas
yang hanya mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan.
Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis
tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian di PT. YODYA KARYA (Persero)
Cabang I jawa Tengah dengan
judul :
PENYUSUNAN
ANGGARAN TENAGA KERJA Pada PT YODYA KARYA Cabang I Jawa Tengah.
1.2 Tujuan Penyusunan
Adapun tujuan dilakukan
penyusunan makalah ini adalah :
1. Untuk menganalisis perencanaan tenaga kerja pada PT.
YODYA KARYA (persero)
2. Untuk menganalisis persiapan anggaran tenaga kerja
pada PT. YODYA KARYA (persero)
3.
Untuk menilai sistem anggaran tenaga kerja
pada PT Yodya Karya, apakah sudah sesuai dengan kaidah penyusunan anggaran tenaga kerja
yang benar.
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan
PT YODYA KARYA merupakan Perusahaan Negara (PN) yang bergerak dibidang usaha
jasa konsultansi konstruksi dan non konstruksi terkemuka di Indonesia yang memiliki SDM sebanyak ± 1200 pegawai dengan
kualifikasi pendidikan 20% S2/S3, 40% S1, 30% D3 dan sisanya 10% Non Akademik. Karena PT YODYA KARYA mempunyai banyak bagian, maka
kami membatasi ruang lingkup kegiatanya hanya dibagian penyusunan anggaran
tenaga kerja. Hal ini disesuaikan dengan jurusan kami yaitu manajemen
perusahaan yang harus bisa mengetahui dan mengerti tentang penyusunan anggaran
pada perusahaan. Tetapi, dalam makalah ini kami hanya membatasi tentang
perencanaan tenaga kerja dan persiapan dalam penyusunan tenaga kerja.
BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
3.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan
PT. YODYA KARYA
(Persero) didirikan pada Tahun 1948 oleh
Warga Negara Belanda bernama Mr.
Sprey dengan nama NV. JOOP & SPREIJ, dengan kegiatan utama sebagai
perusahaan konsultan yang bergerak dibidang usaha Jasa Perencanaan dan
Pengawasan Bangunan Gedung.
Pada Tahun 1958 NV. JOOP &
SPREIJ di Nasionalisasi oleh Pemerintah
RI menjadi sebuah Perusahaan Negara (PN) dengan nama PN. YODYA KARYA sebagai
Direktur Utama (Dirut) adalah Prof. Dr. Ir. R. Roosseno. Bidang usaha tetap
sebagai Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Gedung. Alamat Perusahaan
di Jalan Cikini Raya No. 1 Jakarta Pusat.
Tahun 1972 pemerintah mengeluarkan
kebijakan 3 (tiga) bentuk perusahaan Negara yakni Perseroan Terbatas (PT),
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Djawatan (Perdjan), PN. YODYA KARYA memilih bentuk Perseroan sehingga menjadi PT.
YODYA KARYA (Persero). Modal awal adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas
Juta Rupiah) dan pemegang saham tunggal adalah Pemerintah RI, dengan Departemen
Keuangan RI sebagai Wakil Pemegang Saham (Pemerintah) dan dibawah bimbingan
teknis pengelolaan Departemen Pekerjaan Umum (Departemen PU). Alamat Kantor
Pusat di Jalan DI. Panjaitan Kav. 8 –
Cawang Jakarta Timur dengan menempati lahan seluas ± 5000 M2 dan bangunan
permanent 2 (dua) lantai.
Bertepatan dengan itu diangkat Ir.
Machmud Ali sebagai Direktur Utama pengganti Dr.Ir.R.Roeseno. Selama di bawah
pimpinan Ir.Machmud Ali, perusahaan berhasil membina dan meningkatkan hubungan
kerja dengan sejumlah instansi pemerintah maupun instansi swasta, dengan
pelayanan serta penampilan teknis yang professional dan prima, sehingga bisa
berkembang dan diakui menjadi salah satu perusahaan architect& consulting
engineers yang berpengalaman di Indonesia.
Dari hasil usaha yang didapat dan
dikumpulkan PT.YODYA KARYA berhasil membeli sebidang tanah dan mendirikan
bangunan kantor yang hingga saat ini digunakan sebagai Kantor Pusat, yaitu di
Jalan D.I. Panjaitan Kavling 8 Cawang Jakarta Timur.
Kondisi hubungan kerja
yang baik dengan sejumlah Pemberi Tugas, yang disertai pelayanan teknis dan
administrasi yang professional ini, dilanjutkan oleh Ir. Wonargo Martowirono
sebagai Direktur Utama yang menggantikan Ir. Machmud Ali pada tahun 1991.
Sejak September 1996
PT. YODYA KARYA (Persero) dipimpin oleh
Ir. Soebianto Imam Rahayu sebagai Direktur Utama dan pada Bulan Pebruari 2002
digantikan oleh Aries Sirait SE.MBA. Beliau tetap mengembangkan bidang usaha
Jasa Konsultasi mulai pekerjaan Survei, Perancangan dan Perencanaan, Manajemen
Proyek, Manajemen Konstruksi, Pengawasan pada Bidang Engineering dan Bidang Non
Engineering yang selama ini sudah ditangani. Dengan
didukung oleh Tenaga Ahli Professional dan Peralatan yang mengikuti
perkembangan Teknologi PT. YODYA KARYA (Persero) tetap akan memberikan
pelayanan terbaik dan hasil yang memuaskan serta dapat dipertanggungjawabkan.
PT. YODYA
KARYA pada tahun 1980, memutuskan untuk
mengembangkan bidang usahanya pada bidang-bidang engineering, Pemerintah sangat
mendukung rencana tersebut dan menyetujui untuk menambah modal kerja menjadi
Rp. 750.000.000,00 karena dinilai mempunyai potensi untuk dapat maju dan
momentum yang tepat. Di
bawah manajemen yang sistematis, dikelola dan diarahkan oleh Direksi serta
didukung oleh tenaga ahli yang professional, Perusahaan PT. YODYA KARYA (Persero) secara gemilang berhasil
menjadi salah satu konsultan yang dikenal dan berbobot di bidang engineering di
Indonesia, dengan kegiatan pekerjaan di berbagai bidang.
Di samping
melakukan pengembangan ini PT. YODYA KARYA (Persero) tetap mempertahankan
bidang pelayanan Jasa Konsultansi yang selama ini telah ditangani yaitu Bidang
Bangunan. Pada Bidang ini PT. YODYA KARYA
(Persero) berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan dengan menggunakan
Tenaga Ahli yang lebih professional serta tuntutan dari Pemberi Tugas. Hinga
kini tahun 1998 perusahaan terus mengembangkan bidang usahanya dengan ditunjang
oleh modal kerja Rp.6.000.000,000,00 yang sepenuhnya digunakan dalam
menjalankan usahanya.
Saat ini PT.
YODYA KARYA (Persero) telah berkembang pesat menjadi salah satu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang usaha jasa konsultansi konstruksi
dan non konstruksi terkemuka di Indonesia yang
memiliki SDM sebanyak ± 1200 pegawai dengan kualifikasi pendidikan 20% S2/S3,
40% S1, 30% D3 dan sisanya 10% Non Akademik. Hal ini dibuktikan dengan anugrah
penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia berupa The Best 10th
BUMN Award Tahun 2002 dan nominasi The Best 10th BUMN Award Tahun
2003 dan Tahun 2004.
Perkembangan dunia konstruksi di
Indonesian baik yang berupa struktur maupun infrastruktur menunjukkan grafik
peningkatan yang cukup signifikan. Seiring dengan berkembangnya dunia
konstruksi di Indonesia kami sebagai Konsultan yang berkecimpung dalam dunia
jasa konsultasi juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Sesuai
dengan bidang yang ditekuni oleh perusahaan, kami ikut berperan dalam
konsultasi, perancangan, perencanaan, pelaksana, dan pengawasan terhadap
pekerjaan tersebut.
Dengan penjelasan diatas maka
dalam pengadaan jasa konsultasi untuk paket pekerjaan Jasa Konsultansi
Pendampingan PKPS-BBM IP Kabupaten/Kota Paket KMK 37 (Cilacap, Banyumas,
Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen), kami ikut berpartisipasi dengan mengikuti
proses pemasukan penawaran yang disertai dengan memasukan usulan teknis dengan
harapan dapat mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada
perusahaan kami sehingga akan didapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan maksud
dan tujuan pelaksanaan pekerjaan ini.
Sehubungan
dengan partisipasi kami dalam mengikuti proses pelelangan ini maka kami akan
memperkenalkan berbagai bidang yang ada pada perusahaan dan pengalaman
perusahaan dalam melaksanakan jenis pekerjaan.
Kami
memiliki tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya, dan kami selalu melakukan
inovasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Dengan penggunaan teknologi yang
tepat tentu saja akan dapat memberikan hasil yang lebih baik dan efisien.
3.2
Jenis
kegiatan Pelayanan Jasa dan Pekerjaan Yang ditangani
Jenis
pelayanan jasa yang ditangani oleh PT. YODYA KARYA (Persero), adalah sebagai
berikut :
1.
Survai ; Hidrologi, Hidrografi, Hidrooceanografi,
Geoteknik, Hidrogeologi, Topografi/Pemetaan, Pemetaan Udara (Fotogrametri) dan
Sosio Ekonomi.
2.
Pengkajian/Studi ;
Perancangan/Perencanaan Sektoral & Regional Studi Kelayakan antara lain
Prasarana Kota/Desa, Prasarana Pemukiman dan Pasar Lingkungan, Operasi dan
Pemeliharaan Instalasi serta Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
3.
Manajemen Proyek, Manajemen Konstruksi & Pengawasan ;
Manajemen Proyek dan Manajemen Konstruksi dalam
pengendalian mutu waktu dan biaya sejak awal proyek, Penaksiran
kuantitas bahan dan pekerjaan, Penaksiran biaya proyek, Pengendalian penyiapan
dokumen, Penjadualan administrasi kontrak rekayasa (V.E.) serta Pengawasan
pelaksanaan pekerjaan fisik.
4. Perancangan dan
Perencanaan Bangunan.
5.
Manajemen Operasi dan Pemeliharaan; Penataan Sistem
Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Penyusunan Program dan Pelatihan.
6. Manajemen dan
Monitoring Pemberdayaan Masyarakat.
Sedangkan
jenis pekerjaan yang telah ditangani oleh PT. YODYA KARYA (Persero), adalah sebagai berikut :
a.
Pembangkit
Listrik Tenaga Air.
b.
Jaringan Transmisi dan Distribusi Listrik.
c.
Jalan Raya, Jalan Tol, Jembatan.
d.
Lapangan Terbang, Pelabuhan Laut beserta prasarananya,
e.
Jalan
Kereta Api.
f.
Pencetakan Sawah dan Irigasi Pertanian serta Irigasi
lainnya.
g.
Pengembangan daerah rawa, tambak beserta prasaranya.
h.
Perencanaan Pengembangan Kota, Wilayah dan Daerah.
i.
Pengembangan Prasarana Kota dan Pedesaan (Air Bersih,
Drainase, Limbah, Sampah, Jalan Kota/Desa, Prasarana Pemukiman dan Pasar,
Tambatan Perahu).
j.
Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Rekreasi.
k.
Analisa
mengenai dampak lingkungan.
l.
Pelatihan Lapangan dan Laboratorium untuk Mekanika Tanah,
beton dan geoteknik.
m.
Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang berkaitan
dengan Bidang Pekerjaan Konsultansi Bidang Industri Jasa Konstruksi.
n.
Manajemen
dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat.
o.
Proyek Perencanaan dan Pengembangan Kota Terpadu (P3KT)
p.
Proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal
(P3DT)
q.
Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Daerah (P2MPD)
r.
Proyek Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Dampak
Krisis Ekonomi (PDMDKE)
2.5
ORGANISASI DAN METODE KERJA
PT. YODYA KARYA
(Persero) dalam menangani pekerjaannya dikelola langsung oleh Kantor Pusat
maupun Cabang serta Perwakilannya dibawah masing-masing Direktorat Kepala
Cabang dan Divisi yang terkait. Penanganan operasional dilaksanakan oleh suatu
Tim Tehnis yang disebut Regu Pelaksana Tugas (RPT) yang terdiri dari Tenaga
Ahli yang dibentuk untuk setiap proyek di bawah Pimpinan Ketua Regu
Pelaksana Tugas (KRPT/Team
Leader/Koordinator Tim), yang bertugas mempersiapkan, mengkoordinasi,
merencanakan dan melaksanakan pelaksanaan tugas.
Koordinasi antar
proyek-proyek yang ada, dipimpin langsung oleh Kepala Divisi serta Kepala
Cabang yang bertanggung jawab teknis kepada Direktur Direktorat yang
bersangkutan, yang juga bertindak sebagai Project Director dan bertanggung
jawab kepada Dewan Direksi atau langsung kepada Direktur Utama.
Dalam melakukan
pemasaran guna peraihan proyek dilakukan oleh Bagian Pemasaran masing – masing
Divisi dan Cabang dibawah pimpinan Kepala Cabang dan Kepala Cabang dibawah
koordinasi Direksi.
Divisi-Divisi yang ada
dibentuk atas dasar bidang spesialisasi pekerjaan penanganan proyek dan sesuai
kebutuhan pasar Jasa Konsultansi untuk industri konstruksi, PT. YODYA KARYA
(Persero) memiliki 4 (empat) Divisi Pelaksana serta 2 (dua) Biro dan 10
(sepuluh) Kantor Cabang yang dibawahi langsung oleh Direktur Utama.
Guna
menunjang penjelasan diatas terlampir bagan Struktur Organisasi baik Struktur
Organisasi Kantor Pusat maupun Kantor Cabang I Jawa Tengah, pada lembar berikut
ini :
STRUKTUR
ORGANISASI KANTOR CABANG I JAWA TENGAH (SEMARANG)
2.6.2
Kantor Cabang I Jawa
Tengah
|
1.
Bentuk dan Nama, Alamat
|
PT. Yodya Karya (Persero) cabang I Jawa Tengah
Jl. Sriwijaya no.41 Semarang
Telp. : (024) 8313900, 8412833
Fax : (024) 8412833
|
|
2. Nama,
Jabatan, Alamat dan Nomor telp. Penanggung jawab
|
Drs. Teguh Rahardjo, Kepala Cabang
|
|
3. DRM (Daftar
Rekanan Mampu) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
|
Nomor 00025/PANPRA/1997
Kode Rekanan 2.00.11.33.00013
Masda Berlaku 1 Januari 2002
|
|
4.
Tanda
anggota INKINDO, Nomor dan masa berlaku
|
Nomor:
Tanggal :
|
|
5. Sub bidang pekerjaan (spesialisasi) yang
tercantum dalam TDR PemProp,Jateng
|
Klasifikasi dan Kualifikasi
1.
Pekerjaan Umum
2.
Transportasi
3.
Komunikasi
4.
Pertanian/LH
5.
Perindustrian
6.
Pertambangan Energi
7.
Pengukuran & Pemetaan
8.
Bidang Lainnya
|
|
6. NPWP Tanggal Kantor Inspeksi Pajak
|
1.001.616.0-508, 01 Oktober 1994, Semarang Selatan
|
|
6.
Akte Pendirian, Notaris Djaja
Muljadi,SH
Pengesahan Dep.Kehakiman
Perubahan Pengesahan Dep. Kehakiman
Pendaftaran di Pengadilan
Pengumuman dalam Berita Acara
Akte Perubahan Notaris Imas Fatimah,SH
Akte Perubahan Notaris Imas Fatimah,SH
Akte Perubahan Notaris Imas Fatimah,SH
Akte Perubahan Notaris Imas Fatimah,SH
Akte Pernyataan Notaris Titi Ana.S,SH
Akte Perubahan Notaris Imas Fatimah,SH
|
No : 62 tgl :
15 Maret 1972
No : YA5/58/21 tgl : 20 Pebruari 1973
No : 02-279 UT.01.th.98
tgl : 9 Desember 1998
No : 740 tgl :
28 Pebruari 1973
No : 75 tgl :
18 September 1973
No : 43 tgl :
11 Pebruari 1983
No : 118 tgl :
17 Pebruari 1984
No : 141 tgl :
20 Juli 1987
No : 12 tgl :
13 Mei 1998
Akte Notaris Cabang :
No : 1 tgl :
1 November 1993
No : 09 tgl :
7 Oktober 1998
|
|
8.
SIUJK a.n PT. Yodya Karya
|
No : 1133.1.72.92.00026A
Tgl : 20 Januari 1992
|
|
9.
Nasabah Bank
|
a.
Bank Pembangunan Daerah
Jateng
No. 1-034-0821207
b.
Bank Mandiri Semarang
No. 135-0089000846
|
|
10.
Pengalaman dalam Bidang Usaha
|
30 Tahun
|
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Perencanaan Tenaga Kerja
Pada
dasarnya Budget tenaga kerja sangat berhubungan erat dengan rencana laba tahunan, mengingat upah tenaga kerja merupakan pas biaya yang
paling besar jika dibandingkan dengan biaya lainnya.
Budget tenaga kerja harus dikembangkan menurut jam kerja
langsung dan biaya kerja langsung dan juga harus dikembangkan menurut tanggung jawab dan menurut priode antara, hal, ini penting
untuk penaksiran biaya produksi tiap produk.
Banyak perusahaan mengembangkan labellabel tenaga
kerja sebagai cara untuk membantu dalam merencanakan dan mengendalikan seluruh upah tenaga kerja. Dan perusahaan juga harus
menetapkan sistem upah yang digunakan, dibawah ini
ada beberapa sistem upah, yaitu:
1. Sistem upah harian
2. Sistem upah perpotong
3. Sistem upah bonus
Berdasarkan sistem upah harian tiap karyawan diberi suatu jumlah
untuk satu
hari kerja. Satu jumlah jam kerja tertentu biasanya terdiri hari
standart dan oleh
karena sistem upah harian sama dengan sistem upah per jam. Sistem
upah
perpotong berdasarkan jumlah upah dari pada jumlah barang produksi
yang
diproduksi karena menurut teori karyawan harus dibayar menurut
hasil kerja nyata.
Dalam sistem upah bonus setiap karyawan dibayar secara harian
didalam
memproduksi sejumlah minimum tertentu, dan untuk jumlah diatas
minimum
karyawan menerima tambahan kompensasi berupa bonus yang biasanya
menurut
jumlah potongannya. Dari penjelasan dari sistem upah ini, jelaslah
sistem upah
perpotonglah yang sesuai dengan atau untuk budget tenaga kerja.
Disamping mengenai sistem upah, laporan produksi yang dibuat
didalam
pabrik harus menunjukkan dan menggambarkan banyaknya jumlah barang
yang
diproduksi atau unit yang diproduksi dalam satu hari atau jam.
Dalam laporan
tenaga kerja harus menunjukan ongkos tenaga kerja produk itu,
sehingga ongkos
persatuan tenaga kerja dapat dengan segera ditentukan. Namun perlu
diketahui
bahwa dalam penyusunan Budget tenaga kerja perlulah kiranya kita
membuat suatu
perencanaan waktu kerja standart. Di dalam perencanaan waktu kerja
standart ada
empat macam rancangan yang umum digunakan, diantaranya adalah:
1. Studi-studi waktu dan gerak
Di dalam studi ini di analisa kerja yang dibutuhkan suatu produk
(per
departemen) dengan memperinci sederetan operasi atau aktivitas.
Pada
umumnya analisa ini dilakukan oleh para insinyur. Hasil dari
analisa ini dapat
digunakan sebagai dasar input dasar guna pengembangan
kebutuhan-kebutuhan
jam kerja langsung untuk memenuhi kebutuhan produksi yang telah
direncanakan. Studi ini umumnya merupakan pendekatan kearah
penetapan
waktu kerja standart
2. Biaya standart
Penelahaan seksama jam kerja langsung pada dasarnya harus
dilakukan
mengingat didalam akuntansi biaya digunakan biaya-biaya standart.
Didalam
biaya standart, penyimpangan-penyimpangan pasti terjadi. Dan
penyimpangan
tersebut harus dibudgettir dari jam-jam kerja standart yang
dimasukkan dalam
rencana laba tahunan.
3. Penaksiran langsung oleh pengawas
Untuk melakukan penaksiran ini pengawas harus bertumpu pada:
a. Pertimbangan
b. Pelaksanaan oleh departemen yang dilaporkan dari priode
berjalan
c. Bantuan dari pengawas.
4. Taksiran-taksiran statistik oleh kelompok staf
Pendekatan ini sering digunakan untuk departemen produksi yang
menghasilkan
produk lebih dari satu Rasio historis jam kerja langsung terhadap
sesuatu ukuran
produksi fisik dihitung dan kemudian disesuaikan dengan
perobahan-perobahan
yang direncanakan dalam pusat tanggung jawab itu. Kebenaran
perhitungan ini
tergantung pada kebenaran catatan-catatan biaya. Kelemahan metode
ini ialah
pemborosan-pemborosan diwaktu lalu diproyektir kewaktu akan
datang.
Dari rancangan diatas, walaupun suatu metode praktis untuk suatu
departemen belum tentu praktis untuk departemen lain. Jadi
prosedur-prosedur
perlu diperbaiki terus menerus dan prosedur baru yang lebih
praktis harus
digunakan. Rumus yang digunakan untuk menyusun anggaran biaya
tenaga kerja langsung (BTKL) atau biaya tenaga kerja langsung standar (BTKLSt)
sebagai berikut :
Anggaran BTKL = JKSt x TUSt atau P x BTKLSP
Untuk menyusun anggaran biaya TKL, lebih dahulu ditetapkan beberapa hal, yaitu :
• Biaya Tenaga Kerja Langsung Standar per Unit Produk (BTKL)
Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari 2 item, yaitu Jam standar tenaga kerja langsung (JSTKL) dan Tarif upah standar tenaga kerja langsung (TUSt).
Jam kerja standar tenaga kerja langsung (JSTKL) adalah taksiran sejumlah jam kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu.
Beberapa cara untuk menentukan jam standar :
a. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari dokumen harga pokok periode lalu
b. Mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan
c. Membuat penyelidikan gerak dan waktu
d. Membuat taksiran yang wajar
e. Memperhitungkan estimasi waktu istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, dan factor kelelahan
Sedangkan Tarif upah standar tenaga kerja langsung (TUSt) merupakan taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung.
Dasar penentuan tarif ini dapat dihitung atas :
a. Perjanjian dengan organisasi karyawan
b. Data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata
c. Penghitungan tariff upah dalam operasi normal
• Jam Kerja Standar Tenaga Kerja Langsung Terpakai(JKSt)
Data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung (JSTKL) diperlukan untuk menyusun jam kerja tenaga kerja langsung terpakai (JKSt).
Rumus yang digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai (JKSt) adalah :
JKSt = P x JSTKL
JKSt = Jam Kerja Standar Tenaga Kerja Langsung Terpakai
P = Unit ekuivalen produk
JSTKL = Jam standar tenaga kerja langsung
Anggaran BTKL = JKSt x TUSt atau P x BTKLSP
Untuk menyusun anggaran biaya TKL, lebih dahulu ditetapkan beberapa hal, yaitu :
• Biaya Tenaga Kerja Langsung Standar per Unit Produk (BTKL)
Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari 2 item, yaitu Jam standar tenaga kerja langsung (JSTKL) dan Tarif upah standar tenaga kerja langsung (TUSt).
Jam kerja standar tenaga kerja langsung (JSTKL) adalah taksiran sejumlah jam kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu.
Beberapa cara untuk menentukan jam standar :
a. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari dokumen harga pokok periode lalu
b. Mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan
c. Membuat penyelidikan gerak dan waktu
d. Membuat taksiran yang wajar
e. Memperhitungkan estimasi waktu istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, dan factor kelelahan
Sedangkan Tarif upah standar tenaga kerja langsung (TUSt) merupakan taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung.
Dasar penentuan tarif ini dapat dihitung atas :
a. Perjanjian dengan organisasi karyawan
b. Data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata
c. Penghitungan tariff upah dalam operasi normal
• Jam Kerja Standar Tenaga Kerja Langsung Terpakai(JKSt)
Data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung (JSTKL) diperlukan untuk menyusun jam kerja tenaga kerja langsung terpakai (JKSt).
Rumus yang digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai (JKSt) adalah :
JKSt = P x JSTKL
JKSt = Jam Kerja Standar Tenaga Kerja Langsung Terpakai
P = Unit ekuivalen produk
JSTKL = Jam standar tenaga kerja langsung
3.2 Persiapan-Persiapan dalam Penyusunan Anggaran Tenaga Kerja
Menurut
Haruman dan Rahayu (2007:89), dalam persiapan penyusunan anggaran
ini terlebih dahulu dibuat maning table. Maning table,
merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang
menjelaskan:
1)
Jenis atau klasifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan
2)
Jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat
kegiatan
3)
Bagian-bagian yang membutuhkan
Jam
tenaga kerja langsung dapat dihitung dengan berbagai cara, diantaranya
dengan analisa gerak dan waktu. Analisa gerak yaitu pengamatan
terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan
dalam
rangka proses produksi satu jenis barang tertentu. Sedangkan analisa
waktu yaitu perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk
setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Anggaran tenaga kerja
merupakan perencanaan khusus tentang
jam tenaga kerja langsung (DLH) dan biaya tenaga kerja langsung (DLC) menurut
waktu jenis barang yang diprodusir. Apabila memungkinkan anggaran
tenaga kerja dapat dibuat secara
terpisah,
yakni:
1)
Anggaran biaya tenaga kerja langsung
Anggaran
ini merupakan bagian dari anggaran tenaga
kerja.
Informasi yang harus tercantum dalam anggaran biaya tenaga kerja
langsung adalah:
a)
Jumlah barang yang diprodusir
b)
Standard jam buruh langsung (DLH) yang diperlukan untuk pembuatan satu
unit produk jadi
c)
Tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung
d)
Jenis barang yang dihasilkan perusahaan
e)
Waktu produksi barang (bulanan atau kwartalan)
2)
Anggaran jam tenaga kerja langsung
Anggaran
ini merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja. Secara
terperinci pada anggaran ini harus dicantumkan hal-hal sebagai
berikut:
(1)
Jenis barang yang dihasilkan
(2)
Bagian-bagian yang turut dalam proses produksi
(3)
Jumlah DLH yang diperlukan untuk tiap jenis barang
(4)
Waktu produksi barang (bulan atau kwartal)
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
. Anggaran (budget)
merupakan hasil kerja (out put) yang terutama berupa
taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan diwaktu yang akan datang,
dan
dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur
dan
sistematis.
2. Yang dimaksud dengan penganggaran (budgeting) ialah proses
kegiatan yang
menghasilkan budget tersebut sebagai hasil kerja (out-put), serta
proses
kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi budget,
yaitu fungsifungsi
pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja dan alat pengawasan
kerja.
3. Fungsi kedua dari seorang pimpinan ialah pengawasan atau
control. Fungsi
pengawasan semakin lama semakin penting karena semua orang telah
menyadari bahwa perencanaan tanpa diikuti oleh pengawasan
merupakan
pekerjaan yang sia-sia. Bagaimana baiknya suatu perencanaan tidak
akan
mencapai tujuan tanpa ada pengawasan yang baik. Anggaran merupakan
alat
pengawasan yang baik.
4. Tujuan setiap perusahaan adalah mendapatkan profit dalam jumlah
yang telah
direncanakan dengan pengorbanan yang direncanakan pula. Anggaran
merupakan penjabaran dari fungsi planning, atau dengan perkataan
lain bahwa
planning itu dinyatakan di dalam bentuk anggaran.
5. Anggaran sebagai peralatan manajemen di bidang perencanaan dan
pengawasan
ternyata tidak begitu saja dapat diperoleh manfaatnya secara penuh
dan
berimbang oleh perusahaan yang telah menggunakannya tanpa ada
usaha
khusus dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Antara
lain tingkat
penggunaan sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya sampai
tingkat
batas tertentu.
4.2 Saran
Dari hasil pengamatan dan analisa
penulis serta kesimpulan diatas
maka
saran yang dapat diajukan kepada perusahaan dalam melakukan kegiatan-kegiatan
produksi menggunakan fungsi
anggaran sebagai salah satu alat perencanaan dan pengendalian produksi, karena
dengan itu perusahaan dapat mengetahui seberapa besar yang harus dikeluarkan
dan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil
kegiatan produksi.
DAFTAR
PUSTAKA
Adisaputra,
Gunawan dan Anggarini, Yunita, 2007. Anggaran Bisnis
Analisis,
Perencanaan, dan Pengendalian Laba. Penerbit UPPT
STIM
YKPN. Yogyakarta.
Adisaputra,
Gunawan dan Asri Marwan, 2003. Anggaran Perusahaan.
Buku
Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
Ahyari,
Agus, 1988. Anggaran Perusahaan Pendekatan Kuantitatif. Buku
1.penerbit
BPFE, Yogyakarta.
Arikunto,
Suharsimi, 2006. prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.
Edisi
Revisi, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Blocher,
dkk., 2000. Manajemen Biaya. Alih Bahasa oleh Penterjemah
Susty
Ambarriani, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Hafidhuddin,
Didin dan Tanjung, Hendri, 2003. Manajemen Syariah
dalam
Praktik.
Penerbit Gema Insani Press, Jakarta.
Halim,
Abdul dan Supomo, Bambang, 1990. Akuntansi Manajemen.
Edisi
Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
Haruman,
Tendi dan Rahayu, Sri, 2007. Penyusunan Anggaran
Perusahan.
Penerbit
Graha Ilmu, Yogyakarta.
